Pemberhentian KRL guna Menekan Penyebaran Covid-19, Sia-Sia atau Tidak?

Oleh: Andi Maulana*

MADRASAHDIGITAL.CO – Munculnya wabah virus corona atau Covid-19 menimbulkan kepanikan dan ketakutan di tengah kehidupan masyarakat. Guna meminimalisasi kemungkinan penularan wabah virus corona tersebut, berbagai upaya pun dilakukan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, berencana menghentikan sementara operasional kereta rel listrik (KRL). Kebijakan ini juga dibenarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa pemberhentian sementara operasional KRL Commuter Line di Jabodetabek yang dilaksanakan pada 18 April 2020, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Banten resmi diterapkan.

Hal ini bersamaan dengan keputusan diberlakukannya PSBB yang dipimpin oleh kepala daerah setingkat kota dan kabupaten sekitar Jakarta yaitu Depok, Bogor, dan Bekasi yang dimulai serentak pada Rabu, 15 April 2020 lalu. Sedangkan di wilayah Tangerang, PSBB yang dilaksanakan rencananya akan dimulai pada Sabtu, 18 April 2020. Selaku operator dari perjalanan KRL Jabodetabek, PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) menyanggupi permintaan terkait pemberhentian sementara perjalanan KRL di wilayah yang melaksanakan PSBB selama 14 hari ke depan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona tersebut.

Belum Ada Tanda akan Mereda

Sebelumnya, saya akan meng-update data kasus virus corona di wilayah Jabodetabek. Untuk Jakarta sendiri, per 17 April 2020 mencapai angka 2.823 kasus terkonirmasi, 203 sembuh, dan 250 meninggal. Untuk Daerah Kota Depok, data per 17 April 2020 mencapai angka 161 kasus terkonfirmasi, 12 orang dinyatakan sembuh, dan 15 orang dinyatakan meninggal.  Untuk Kota Tangerang, per 16 April 2020 mencapai angka 85 kasus terkonfirmasi, 14 orang sembuh, dan 13 orang meninggal. Di Kota Bogor, kasus virus corona mencapai angka 64 kasus terkonfirmasi, 3 orang sembuh, dan 11 orang meninggal. Serta di Kota Bekasi per 16 April 2020 mencapai angka 175 kasus terkonfirmasi, 32 orang sembuh, dan 18 orang meninggal.

Menanggapi hal diatas, saya kira akan memunculkan beberapa polemik didalam masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitaran ibukota Jakarta. Mengingat banyaknya warga didaerah sekitaran ibukota Jakarta masih banyak yang menjalankan aktivitasnya di Jakarta. Hal ini tentu akan menyulitkan mereka bilamana transportasi KRL dihentikan karena seolah-olah mengesampingkan kebutuhan sebagian masyarakat akan transportasi publik. Terlebih lagi mengingat bahwa telah diberlakukannya social dan physical distancing di dalam gerbong kereta maka dengan hal ini pemberhentian sementara operasional KRL sangat disayangkan karena mempersulit akses warga sekitaran wilayah Jakarta untuk menuju Ibu Kota.

Sia-Sia atau Tidak?

Sebagaimana kita tahu bahwa risiko terpapar wabah Covid-19 ini sangatlah besar bila terjadinya penyebaran virus melalui sarana transportasi massal seperti KRL. Namun, pemberhentian sementara operasional KRL ini sejatinya tidak akan optimal bila masih adanya perusahaan swasta, pekerja harian, dan perkantoran lainnya yang tetap melakukan pekerjaan rutin seperti biasanya. Karena pada kenyataannya, hanya pegawai dari instansi pemerintah dan BUMN saja yang sebagian besar telah melakukan work from home atau bekerja di rumah.

Dalam hal ini, pemberhentian operasional KRL ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oleh karena itu, sekiranya pemerintah daerah setempat yang memberlakukan PSBB agar dapat duduk satu meja untuk menjamin bahwa kekhawatiran publik dengan tidak beroperasi KRL sementara ini tidak akan mengganggu operasional sektor lain maupun mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak langsung dari kebijakan tersebut. Kemudian kebijakan pemberhentian sementara operasional KRL tersebut perlu di analisa lebih lanjut apakah langkah tersebut efektif atau tidak mengingat transportasi publik itu memiliki peran penting bagi masyarakat.

*Kabid.Perkaderan PD.IPM Kota Depok, Anggota Lembaga Media PW.IPM Jawa Barat dan Mahasiswa FH UNPAM